MAjelis Nasional Menolak RUU Kenaikan Listrik, Tarif baru untuk apartemen akan berlaku 6 bulan kemudian

Majelis Nasional keuangan dan komite urusan ekonomi kemarin menolak RUU pemerintah untuk menaikkan biaya listrik dan menyetujui usulan kenaikan yang lebih ringan yang dibuat oleh komite itu sendiri. MP Faisal Al-Shaye mengatakan berdasarkan penelitian pemerintah, sepertiga dari populasi Kuwait mengkonsumsi kurang dari 6.000 kilowatt per bulan dan panitia memutuskan untuk mempertahankan biaya untuk para konsumer ini agar tidak berubah.

Mereka yang mengkonsumsi antara 6.000 dan 12.000 kW akan membayar 5 fils per kilowatt dan 10 fils bagi mereka mengkonsumsi di atas tingkat ini. Shaye mengatakan bahwa berdasarkan penelitian, kebanyakan orang mengkonsumsi diatas tingkat itu berjumlah lebih dari 30 persen dan Majelis bertujuan untuk merasionalisasi para konsumer tersebut. Anggota parlemen itu mengatakan bahwa menurut RUU disetujui oleh komite, orang yang mengkonsumsi hingga 6.000 kW masih akan membayar KD 12 per bulan dan pemerintah akan membayar KD 1.800 subsidi.

RUU ini bertujuan untuk menghemat 20 persen konsumsi daya untuk memungkinkan pemerintah untuk membangun daerah pemukiman baru tanpa perlu membangun pembangkit listrik baru, katanya. Shaye mengatakan mereka yang mengkonsumsi di atas 6.000 kW akan harus membayar biaya ekstra atau mengurangi konsumsi mereka untuk di bawah level 6.000 kW.

Perbandingan dengan negara-negara Teluk menunjukkan bahwa untuk konsumsi hingga 6.000 kW, Kuwait akan membayar KD 12, sementara di Arab Saudi konsumen membayar KD 48, di Bahrain KD 34.500 dan sebanyak KD 132 di Dubai, katanya. Shaye mengatakan rancangan ini akan dilaksanakan pada sektor komersial setelah tiga bulan dan pada sektor investasi atau apartemen (untuk ekspatriat) tiga bulan kemudian.

Menteri Listrik dan Air Ahmad Al-Jassar mengatakan setelah pertemuan bahwa ada perbedaan antara pemerintah dan rencana Majelis atas tagihan listrik. Dia mengatakan bahwa bahkan setelah kenaikan yang diusulkan, subsidi pemerintah akan mewakili 80 persen dari biaya dan menurun menjadi antara 65 dan 70 persen untuk kategori konsumsi yang lebih tinggi.

Pelapor komite MP Mohammad Al-Jabri mengatakan bahwa usulan panel dapat membantu menghemat sekitar KD 500 juta di subsidi. Sementara MP Faisal Al-Kandari mengatakan bahwa biaya listrik untuk warga Kuwait harus tidak berubah dan Majelis harus menolak baik panitia dan usulan pemerintah. Dia mengatakan, pemerintah harus terlebih dahulu mencari alternatif lain sebelum merugikan masyarakat.

 

 

sumber :kuwaittimes

(Visited 129 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *