Undang undang untuk domestic worker (PRT) di sahkan

Parlemen Kuwait pada hari rabu  Rabu 24 Juni 2015, dengan suara bulat mengesahkan undang-undang yang pertama di negara itu yaitu undang undang untuk domestic worker (PRT) di Kuwait. Undang undang ini  mengatur status ribuan pembantu rumah tangga (domestic worker) yang umumnya berasal dari Asia. Sebagaimana seperti di negara-negara tetangga di teluk, pembantu rumah tangga di Kuwait sebelumnya tidak tercover oleh  UU Ketenagakerjaan yang hanya mencakup pekerja di sektor swasta.

Undang-undang ini akan diterapkan kepada lebih dari 600.000 pembantu rumah tangga di Kuwait yang kebanyakan dari mereka perempuan Asia dengan aturan  12 jam kerja per hari , hari libur satu hari dalam seminggu, dan cuti tahunan selama 30 hari. Hal ini juga mewajibkan para majikan untuk membuka rekening bank untuk  mereka dan mentransfer gaji ke rekening tersebut sehingga menyelesaikan masalah keterlambatan atau tidak dibayarnya gaji mereka. Dalam Undang undang ini, yang akan berlaku setelah diumumkan dalam lembaran resmi, pembantu yang setuju untuk bekerja lembur harus dibayar lembur.

Kuwait dan negara-negara Teluk lainnya, di mana setidaknya  ada 2,4 juta pembantu rumah tangga bekerja, telah berulang kali mendatangkan kritik keras dari kelompok-kelompok hak asasi internasional dengan tuduhan penganiayaan terhadap pekerja asing, khususnya pembantu rumah tangga. Selama sesi tersebut, anggota parlemen setuju akan kebutuhan untuk meninjau proposal untuk memperbaharui undang-undang tentang pekerja rumah tangga di komite Legislatif dan Urusan Hukum sesuai Pasal 103 Peraturan Prosedural Parlemen.

Artikel ini memungkinkan Parlemen untuk merujuk setiap usulan untuk mengamandemen undang-undang tersebut untuk  musyawarah. Menurut laporan Komite Urusan Keuangan dan Ekonomi, proposal perubahan tersebut diperlukan karena teks-teks legislatif saat ini tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja rumah tangga, meskipun mereka merupakan persentase besar dari tenaga kerja asing.

Laporan ini menunjukkan bahwa  UU Ketenagakerjaan sektor swasta Nomor 6/2010 tidak memiliki ketentuan tentang pekerja rumah tangga.

Pasal 1 :
Mendefinisikan “Domestic Worker” sebagai laki-laki atau perempuan yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan manual dalam rumah pribadi (atau yang setara) berdasarkan kontrak tertulis. Artikel tersebut juga mendefinisikan ‘majikan’ sebagai orang yang menyewa seorang pekerja rumah tangga di bawah kontrak yang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 2 :
Menetapkan bahwa penerbitan atau perpanjangan lisensi untuk merekrut pekerja rumah tangga hanya diperbolehkan untuk warga negara Kuwait dengan reputasi yang baik, tidak kurang dari 30 tahun tetapi tidak lebih dari 70 tahun, memegang setidaknya sertifikat sekolah tinggi (SMA), dan harus menunjukkan surat jaminan dari bank lokal yang memberi keterangan adanya deposit uang jaminan dengan jumlah sesuai dengan keputusan menteri dalam negeri. Di izinkan untuk mengeluarkan sebuah lisensi untuk perusahaan milik negara dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam perekrutan PRT, serta perusahaan yang beroperasi di bidang merekrut pekerja rumah tangga.

Pasal 4:
Melarang pemegang lisensi, karyawan atau klien menerima pembayaran dari pekerja rumah tangga dengan tujuan untuk menggunakan atau menjaga PRT tersebut dengan seorang majikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika tidak, lisensi harus di beri sanksi sesuai ketentuan KUHP untuk pemerasan dan korupsi.

Pasal 7:
Mewajibkan majikan untuk membayar upah yang disepakati untuk pekerja rumah tangga pada setiap akhir bulan. Bukti transfer  dan bukti penerimaan akan berfungsi sebagai bukti bahwa karyawan menerima gaji.

Pasal 8:
Menyatakan bahwa pembayaran upah bulanan untuk pekerja rumah tangga harus dihitung dari tanggal sebenarnya ia mulai bekerja dan tidak diperbolehkan untuk mengurangi jumlah apapun dari gaji terlepas dari keadaan.

Pasal 9:
Mewajibkan majikan untuk memberikan pekerja rumah tangga makanan, pakaian, akomodasi dan perawatan medis.

Pasal 10:
Menyatakan pekerja rumah tangga tidak boleh dipaksa untuk melakukan sesuatu yang negatif yang dapat mempengaruhi kesehatan atau menyinggung martabatnya. Departemen Tenaga Kerja Dalam Negeri akan menangani kasus tersebut.

Pasal 11:
Mewajibkan majikan untuk memberikan pekerja rumah tangga dengan perumahan yang layak baginya untuk hidup nyaman.

Pasal 12:
Melarang majikan menyimpan dokumen pribadi dari pekerja rumah tangga seperti pasport dan Civil ID kecuali hal itu dilakukan dengan persetujuan dari pekerja.

Pasal 17:
Menetapkan bahwa kantor perekrutan PRT harus menjamin pekerja melanjutkan  pekerjaannya selama enam bulan.

Kantor harus bertanggung jawab untuk mengembalikan pekerja rumah tangga ke negara asalnya dan mengganti jumlah uang yang diperoleh dari majikan dalam kasus berikut:

■ Setiap hal yang mencegah pekerja rumah tangga dari melakukan pekerjaannya, yang  tidak disebabkan oleh majikan.

■ Pekerja ditemukan terinfeksi dengan penyakit menular, selain kondisi fisik atau kesehatan lainnya atau hal yang mencegah dia melanjutkan pekerjaan.

■ Majikan tidak dapat memperoleh izin tinggal bagi pekerja karena legalitas tertentu.

■ PRT harus dideportasi untuk kepentingan publik.

■ Kantor domestik memberikan informasi yang salah tentang pekerja rumah tangga.

■ PRT menolak untuk terus bekerja dan melarikan diri ke tempat yang tidak diketahui. Dalam hal kantor menolak untuk menanggung biaya untuk mendeportasi pekerja rumah tangga dan mengganti jumlah yang dikumpulkan dari majikan, Departemen Tenaga Kerja Dalam Negeri akan mengurangi jumlah uang jaminan yang disebutkan dalam artikel dua dan tiga.

Pasal 24:
Menyatakan bahwa tanpa mengurangi ketentuan Pasal 25, direktur Departemen Tenaga Kerja Dalam Negeri harus mengambil tindakan administratif terhadap kantor tenaga kerja dalam negeri yang terlibat dalam salah satu kasus: jika gagal untuk memberikan PRT kepada majikan dalam waktu 24 jam kecuali ada alasan yang sah untuk penundaan, dan jika gagal untuk menerima pekerja rumah tangga saat ketibaan atau menyebabkan keterlambatan tanpa alasan yang sah.

Pasal 34 :
Menyatakan bahwa setelah penyelesaian perselisihan antara PRT dan majikan, direktur Departemen Tenaga Kerja Dalam Negeri harus mengeluarkan sertifikat clearance untuk pekerja yang menyatakan dia tidak punya hak untuk menghadapi majikan dan kantor perekrutan.

Sementara itu, tentang proposal pembentukan perusahaan saham gabungan tertutup untuk perekrutan PRT, laporan dari Komite Urusan Ekonomi Keuangan dan menyatakan bahwa RUU tersebut akan menentukan kondisi untuk perekrutan PRT.

Proses perekrutan harus ditangani oleh perusahaan khusus yang patuh sepenuhnya kepada peraturan kemanusiaan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa proposal, pada saat dilaksanakan, akan meningkatkan posisi Kuwait di  mata organisasi buruh internasional yang menuntut perubahan dalam sistem saat ini untuk melindungi hak-hak pekerja.

Pasal 1:
Menetapkan pendirian perusahaan saham tertutup untuk perekrutan PRT.
Saham perusahaan dibagi sebagai berikut: 10 persen untuk Kuwait Investment Authority, 10 persen untuk Lembaga Publik untuk Jaminan Sosial, 60 persen untuk Persatuan Koperasi Masyarakat , 10 persen untuk Public Authority for Minors Affairs dan 10 persen untuk Perusahaan Kuwait Airways.
Di mungkinkan bagi board of director dari perusahaan untuk mengubah persentase saham dalam hal lembaga lain ingin berpartisipasi atau menarik sahamnya kembali.

Pasal 2:
Menyatakan perusahaan harus bermarkas di Kuwait dan dapat membuka satu atau banyak cabang.

Pasal 4:
Menyatakan dewan direktur perusahaan meliputi seorang ketua dan enam perwakilan dari pemegang saham berdasarkan pencalonan Majelis Umum mitra; serta keanggotaan perwakilan, dalam kapasitasnya sebagai penasihat, dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dan Otoritas Publik Tenaga Kerja. Dewan akan menentukan sistem kerja dan tanggal pertemuan, keputusan masalah, dan menghargai anggotanya dan komite.

Pasal 5:
Mengenai ketentuan hukum yang mengatur pekerja rumah tangga, perusahaan harus melatih para pekerja di pusat-pusat pelatihan khusus sebelum mereka memasuki Kuwait, menjamin keamanan para pekerja yang direkrut yang juga menjamin pekerja harus bebas dari penyakit sebelum memasuki negara itu, dan menggunakan teknologi canggih untuk mempertahankan database untuk data pribadi pekerja direkrut dan informasi terkait lainnya.

Pasal 6:
Membatasi aktivitas perusahaan ini untuk perekrutan dan mempekerjakan PRT di Negara Kuwait sesuai dengan ketentuan undang-undang pekerja rumah tangga yang dikeluarkan dalam hal ini.

Pasal 7:
Menyatakan bahwa perekrutan PRT, hak dan kewajiban mereka, harus tunduk pada hukum Negara; serta keputusan dari Kementerian Dalam Negeri yang menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan perekrutan PRT.

Pada berita sebelumnya Rancangan undang undang ini telah di bicarakan dalam pembacaan pertama. –>lihat disini <–

Perkembangan lainnya, parlemen menyetujui proposal pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pembacaan kedua.

 

sumber:arabtimesonline.com

(Visited 732 times, 1 visits today)

2 thoughts on “Undang undang untuk domestic worker (PRT) di sahkan

  • June 25, 2015 at 12:01 pm
    Permalink

    Terima kasih atas informasinya

    Reply
  • June 27, 2015 at 1:06 am
    Permalink

    Congratulation…
    At last, this is happening..
    Selamat berjuang ke bali pahlawan pahlawan Devisa..
    Semoga dg perbaikan ini akan menjunjung martabat serta menjamin keselamatan serta kenyamanan bekerja anda semua.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *